Paku Alam X: Syarat Kesehatan Adalah Lokomotif Utama Strategi Pasca COVID-19 di Yogyakarta

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X. (Foto dari Detik.com)
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X. (Foto dari Detik.com)

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Exit strategy DIY Yogyakarta pasca COVID-19 adalah penuhi dahulu syarat kesehatan sebelum memenuhi bidang-bidang lainnya.

Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY sekaligus Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan hal itu saat melakukan video konferensi mengenai rencana exit strategy pasca COVID-19 bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,Senin (11/5/2020) sore di Ruang Media Center Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

Agenda tersebut juga diikuti oleh Menteri Pariwisata RI, Menteri Kesehatan RI, dan juga Gubernur se-Pulau Jawa dan Lampung.

Menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Drs. Tri Saktiyana, MM mengatakan bahwa sesuai pernyataan Menteri Perekonomian RI, hal yang menjadi lokomotif utama pada exit strategy ini adalah persoalan kesehatan.

“Artinya, syarat Kesehatan itu harus dapat dipenuhi terlebih dulu, baru bidang lain seperti budaya, sosial, dan ekonomi akan mengikuti,” tuturnya.

Tri menambahkan bahwa secara gradual, tentu kebijakan ini nanti ada ukuran ketat dan tidak sama rata untuk di setiap provinsi atau di kabupaten.

“Pada intinya, tidak ada trade off antara Kesehatan dengan non-kesehatan,” tambah Tri.

Bahkan secara spesifik, permintaan Jawa Barat, di tingkat desa membuat gradasi tersendiri. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, untuk DIY sendiri ada tiga kriteria.

“Tentu saja kesehatan sebaai lokomotif nomor satu. Bisa dilihat dari penambahan atau penurunan kasus.”

“Kedua adalah sebaran virologi dan kesiapan pelayanan kesehatannya. Selanjutnya adalah kesiapan dunia usaha dan masyarakat sebagai modal sosial kita,” papar Tri.

Tri mengatakan bahwa pembahasan strategi yang dilakukan baru secara umum saja, belum sampai ke teknis dan detail.

“Untuk detailnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Disamping pembahasan tadi, pusat juga menginginkan kita untuk melakukan update data selain Kesehatan. Data yang non-kesehatan juga harus update,” pungkas Tri.(*)

Editor: Eddy Mesakh | Sumber: Humas DIY