JAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Presiden Joko Widodo menyampaikan secara tegas bahwa jika ada pejabat yang main-main dengan anggaran penanganan Covid-19 akan “digigit dengan keras.”
Kepala Negara mengungkapkan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan secara telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2020).
“Semua itu membutuhkan respons pemerintah yang cepat dan juga tepat. Di bidang kesehatan kita harus mengendalikan Covid agar tidak menyebar lebih luas. Yang sehat jangan tertular dan yang sakit kita rawat sampai sembuh,” ujarnya.
- Vicon dengan Sultan HB X, Jokowi Sebut Sudah Alokasi Rp677,2 T untuk Tangani Covid-19
- Mahfud MD Ungkap Ada Tambahan Anggaran Rp3-4 Triliun untuk Pilkada Serentak 2020
- Sultan Sebut Provinsi DIY Siap Laksanakan Pilkada Serentak 2020
“Di bidang sosial ekonomi, kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak Covid untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.
Kita juga harus memastikan sektor informal, sektor UMKM terus harus mampu bertahan dan para pelaku usaha bisa tetap bergerak dan PHK massal harus kita hindari,” kata Presiden.
Namun demikian, Kepala Negara menegaskan bahwa semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat tersebut harus akuntabel.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang harus dikelola dengan baik.
“Angka ini Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.
