KPK Minta Izin Meniru Cara Cleansing Data Penerima Bansos oleh Provinsi DIY

Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan
Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM –  Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan, mengapresiasi cleansing data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Saya dengar justru Yogya sudah berhasil membersihkan data sendiri. Pada kesempatan ini saya sekaligus minta izin untuk meniru langkah DIY untuk dapat diterapkan di provinsi lain dalam pembenahan DTKS agar penerima bansos tepat sasaran,” ujar Pahala Nainggolan saat konferensi video dengan Sri Sultan HB X, Rabu 24 Juni 2020.

KPK menggelar video konferensi bersama para Pemimpin Daerah yang membahas mengenai alokasi dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan bahwa DIY juga tak terlepas dari persoalan data penerima bansos. “Semua data penerima bansos itu by name by address, semua lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi setelah kita lakukan cleansing dari 3 program tersebut, ternyata banyak data duplikasi,” tutur Sultan.

Melihat banyaknya data penerima DTKS yang dobel, Sultan pun membenahinya dengan menyisir satu per satu warga dalam DTKS. Sehingga, kini warga yang masuk di DTKS memang benar-benar membutuhkan bansos.

Langkah Gubernur DIY itulah yang mendapat apresiasi dari Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan.

Cleansing data yang dilakukan DIY oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapatkan apresisai dari pusat.

Cleansing data tersebut dilakukan guna menghindari seseorang menerima bansos lebih dari satu program, sehingga Bansos baik yang dikeluarkan oleh Kemensos, provinsi, kabupaten maupun dana desa bisa merata.(*)

Editor: Eddy Mesakh | Sumber: Humas Pemda DIY