Pemprov DIY Segera Luncurkan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Mandiri

Sawah di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto dari Kabarhandayani)
Sawah di Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto dari Kabarhandayani)

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera meluncurkan sistem informasi ketahanan pangan mandiri.

Ketahanan Pangan Mandiri di DIY tidak hanya membutuhkan data produksi serta lahan yang akurat dan berkualitas, tetapi juga membutuhkan integrasi data dari OPD/dinas terkait di DIY.

Hal tersebut diutarakan oleh Tim Pengendali Inflasi DIY di hadapan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Jumat (10/7/2020) pagi di ruang rapat Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Tim Pengendali Inflasi DIY ini sendiri terdiri dari Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Hilman Tisnawan dan jajarannya, Kepala Biro Perekonomian Setda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., Kepala Dinas Pertanian DIY Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si serta Pejabat OPD di DIY lainnya.

Menurut Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Trisnawan, terintegrasinya suatu data sangat penting dalam tataniaga pangan di DIY dari hulu sampai hilir. Tujuannya adalah membantu para petani ketika menghadapi kendala permasalahan dengan produknya secara cepat dan tepat.

Kepala Biro Perekonomian Setda DIY kemudian menyatakan bahwa pihaknya bersama BPTP DIY melalui kecanggihan teknologi satelit, telah mempersiapkan data informasi mengenai luas produksi, jenis komoditi, waktu produksi. Sehingga, data tersebut akan mmpercepat proses penanganan apabila terjadi sesuatu permasalahan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian DIY menyambut baik rencana pembuatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan DIY ini. Dengan demikian hal ini akan sangat membantu para petani yang memang sangat memerlukan pendampingan, khususnya pascaproduksi.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X juga menyampaikan apresiasinya akan pembentukan Sistem Informasi Ketahanan Pangan di DIY ini.

“Saya berharap sistem ini dapat memecahkan permasalahan/kendala para petani, karena dengan adanya sistem informasi yang terbentuk, pemerintah dengan mudah dan cepat bisa intervensi membantu petani ketika menghadapi permasalahan pascapanen.

Lebih lanjut, Hilman menyatakan bahwa kita ingin memiliki sebuah data yang lengkap bukan hanya tentang ketahanan pangan tetapi salah satunya data yang terintegrated dalam pengendalian inflasi di DIY, itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk mengetahui kepastian cadangan pangan di termasuk tentang pola tanam dan sebagainya.

Oleh karenanya, Hilman berujar bahwa sistem ini harus segera dapat direalisasika.

“Ini segera ini, tim akan segera bergerak memetakan data pengolahan lahan, ketika data tersebut dibutuhkan data itu telah ada, ini sangat penting banget untuk memprediksi, memproyeksi, tentang early warning system,” tandasnya.

Terkait kesiapan SDM dan sarana dan prasarana, Hilman menambahkan bahwa hal tersebut bisa dibicarakan, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita menyamakan persepsi OPD dahulu. Instansi terkait harus saling memahami untuk saling berkontribusi.

“Semua dinas/instansi yang memiliki data sama-sama bergabung untuk memberikan kontribusi data, sebab tanpa itu tidak kena, itu percuma kan,” tutupnya.(*)

Editor: Eddy Mesakh | Sumber: HUMAS PEMDA DIY