Perubahan Sebutan Desa Menjadi Kelurahan, Sleman Melantik 86 Lurah

Penulis : Gaga Sallo

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pelantikan 81 Lurah sebagai tindak lanjut dari mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 5 Lurah mengikuti pelantikan secara langsung dan 81 mengikuti pelantikan secara daring.
Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pelantikan 81 Lurah sebagai tindak lanjut dari mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 5 Lurah mengikuti pelantikan secara langsung dan 81 mengikuti pelantikan secara daring.

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pelantikan Lurah sebagai tindak lanjut dari mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah” jelas Sri Purnomo

.BACA : TMMD Tahun 2020 Desa Sendangsari Resmi Ditutup Kodim Sleman

.BACA : BI DIY dan TPID DIY Akan Menjaga Penyebaran Stok Pangan

.BACA : Diperlukan Kerjasama Multi Stakeholder Guna Mengentas Kemiskinan di DIY

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus selaras dengan perangkat di pemerintahan DIY.

Pelantikan Lurah yang dilaksanakan pada hari Kamis (22/10/2020), bertempat di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan Yogyakarta.

Pelantikan perubahan nomenklatur jabatan tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo. Menurutnya hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia juga menyebutkan perubahan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menguatkan kapasitas organisasi, baik dimensi kelembagaannya, tata kerjanya, urusannya yang diampunya maupun sumber daya aparaturnya.