Kasituud Kumdam IV/Diponegoro: Tidak Ada Anggota TNI yang Kebal Hukum

Penulis: Gaga Sallo

Kumdam IV/Diponegoro, yang dipimpin oleh Kasituud Kumdam IV/Diponegoro, Mayor Chk Handjojo Ratri, S.H pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada Prajurit, PNS dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Kodim 0732/Sleman, bertempat di Aula Luar Kodim 0732/Sleman, Jl. Magelang Km. 14,5 Medari Triharjo, Sleman Selasa 17/11/2020. Foto: Gaga Sallo
Kumdam IV/Diponegoro, yang dipimpin oleh Kasituud Kumdam IV/Diponegoro, Mayor Chk Handjojo Ratri, S.H pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada Prajurit, PNS dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Kodim 0732/Sleman, bertempat di Aula Luar Kodim 0732/Sleman, Jl. Magelang Km. 14,5 Medari Triharjo, Sleman Selasa 17/11/2020. Foto: Gaga Sallo

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Tidak ada anggota TNI yang kebal hukum atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku, karena status anggota TNI dan warga sipil adalah sama dihadapan hukum.

Hal ini dikatakan oleh Kumdam IV/Diponegoro, yang dipimpin oleh Kasituud Kumdam IV/Diponegoro, Mayor Chk Handjojo Ratri, S.H., pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada Prajurit, PNS dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Kodim 0732/Sleman, bertempat di Aula Luar Kodim 0732/Sleman, Jl. Magelang Km. 14,5 Medari Triharjo, Sleman Selasa (17/11/2020).

Dijelaskan bahwa jika ada anggota TNI yang punya permasalahan dengan hukum jangan ragu-ragu menghubungi Kumdam IV/Diponegoro atau Kumrem 072/Pamungkas, karena bantuan hukum bagi anggota TNI adalah salah satu bentuk kesejahteraan.

.Baca: Residivis Kembali Memeras Korban Di Alun- Alun Kidul Yogyakarta

.Baca: Komplotan Pengedar Uang Palsu Di Ringkus Petugas Yang Petugas

.Baca: Sempat Membuat Heboh Masyarakat, Ketua KPU Sleman Minta Maaf Atas Unggahan Konten di Akun Twitter Resminya

Dalam kegiatan tersebut Prajurit, PNS dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIII Kodim 0732/Sleman, mendapatkan materi hukum tentang Percepatan Penyelesaian Perkara, UU ITE, UU KDRT, Penyalahgunaan Wewenang, Perbuatan Hukum Yang Benar dan Aman.