Akademisi UNIPA Maumere Desak Pemerintah Tetapkan Wilayah yang Bisa Digarap Terkait Pengundulan Hutan di Kecamatan Doreng

Penulis : Gaga Sallo

Akademisi Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere Marianus Yufrinalis

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Gundulnya hutan di Desa Kloangpopot dan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, NTT mendapat respon berbagai kalangan termasuk akademisi Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere.

Marianus Yufrinalis SFil MA, dosen Ilmu Sosial Dasar dan Pendidikan Lingkungan Hidup UNIPA) Maumere mengatakan, desa atau pemerintah setempat perlu memetakan kembali wilayah-wilayah mana saja yang boleh digarap.

Menurut dosen jebolan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, peran lembaga masyarakat adat mesti digalakan kembali sehingga tidak hanya sekadar mengklaim wilayah yang menjadi hak ulayatnya, tetapi mengabaikan berbagai perilaku yang berpotensi merusak lingkungan alam.

Dikatakan, masalah ini sering di angkat di perkuliahan tentu saja situasi riil yang terjadi menjadi bahan kajian penting bagaimana mengajarkan atau bahkan membelajarkan masyarakat tentang bahaya pembalakan liar.

Lokasi hutan di dua desa Kloangpopot dan Wolomotong Kecamatan Doren Kabupaten Sikka yang rata dibabat untuk dijadikan kebun oleh masyarakat. / istimewa
Lokasi hutan di dua desa Kloangpopot dan Wolomotong Kecamatan Doren Kabupaten Sikka yang rata dibabat untuk dijadikan kebun oleh masyarakat. / istimewa

“Slogan yang kita sering sampaikan adalah Ro’ a dun Kare Taden, mungkin saat ini tidak berlaku lagi di zaman sekarang, dan masyarakat sudah melupakan akan kearifan lokal itu,” tegasnya Kepada Suryayogya.com melalui sambungan telepon, Kamis (13/05/2021).

Marianus menjelaskan bahwa fakta pembalakan liar oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini sudah sepatutnya diangkat ke publik secara terang benderang, agar semua tahu apa sebenarnya faktor penyebab kekeringan dan kesulitan air yg selama ini dirasakan oleh masyarakat di wilayah wilayah itu.

“Saya rasa hal ini sangat penting ditanggapi oleh pemerintah untuk menindak tegas warga yang merusak hutan dengan merengsek masuk sampai Pal batas 32 dan membangun rumah permanen,” tuturnya.

Menurutnya, saat banyak pihak gencar-gencarnya mengkampanyekan reboisasi/penghijauan, ternyata di wilayah kita sendiri masyarakat seolah tidak peduli pada dampak dari perbuatannya.

Lebih dari itu, pemerintah pusat dalam hal ini Presiden pada programnya selalu mendorong terjadinya pelestarian lingkungan berkelanjutan, termasuk membangun fasilitas penyedia air bersih atau untuk irigasi (dam/bendungan).

BACA:Buntut Dari Perambahan Hutan Di Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka NTT, Inilah Respon Tokoh Adat Dan Budaya

BACA:Pemda Tidur Nyenyak, Masyarakat Dua Desa di Kabupaten Sikka NTT Telanjangi Hutan