Akibat Pengerusakan Hutan di Kecamatan Doreng NTT, Kelompok Perambah Dilarang Masuk Kawasan Hutan

Penulis: Gaga Sallo

ondisi hutan yang rusak akibat penebangan pohon secara liar yang berada di Kedua Desa yaitu Desa Kloangpopot dan Wolomotong Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka NTT. Foto: Istimewa
ondisi hutan yang rusak akibat penebangan pohon secara liar yang berada di Kedua Desa yaitu Desa Kloangpopot dan Wolomotong Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka NTT. Foto: Istimewa

SIKKA, SURYAYOGYA.COM – Rapat bersama menanggapi aksi pembalakan liar oknum kelompok perambah hutan yang berada di Kedua Desa yaitu Desa Kloangpopot dan Wolomotong Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, NTT, memutuskan melalui surat kesepakatan bersama untuk saat ini kelompok perambah dilarang masuk kedalam kawasan hutan.

Rapat yang dihadiri oleh Kepala UPT Kesatuan Pengeloaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka (UPT KPH)B. Herry Siswady, S. Hut, Kepala seksi lingkungan hidup Gabriel Posenti, Camat Doren Polikarpus Manase S.sos, Kepala Desa Kloangpopot Salveus Nadus, Kepolisian Sektor Bola Kanit Binmas Polsek Bola Bripka Yohanes Rani, Pastor Paroki Kloangpopot, Tokoh Budaya, Tokoh Muda, Kelompok pengelola HKM serta Koramil Bola Babinsa Wolonterang Koptu Yosep Wim Beny berlangsung di Kantor Desa Kloangpopot Rabu, (02/06/2021).

Sesuai salinan surat kesepakatan yang diterima oleh suryayogya.com, Kamis (03/06/2021) diketahui ada tujuh poin yang disepakati bersama yaitu:

1. Penghentian aktivitas pemanfaatan hutan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok hutan kemasyarakatan Laa Tagat karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) sehingga menyebabkan kerusakan hutan.

BACA JUGA: 

2. Akan dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh tim terpadu sebagai dasar penentu untuk pemanfaatan hutan selanjutnya.

3. Melakukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap masyarakat yang kembali melakukan aktivitas perusakan hutan berdasarkan bukti yang ditentukan.

4. Bagi masyarakat yang telah membangun pondok dan rumah dalam kawasan hutan egon ili medo RTK 107 untuk melakukan pembongkaran dengan batas waktu tanggal 30 Juni 2021.