Mendagri Tegur Keras 19 Kepala Daerah, Termasuk Yogyakarta Gegara Serapan Anggarannya Buruk

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian / Foto: JPNN.com

JAKARTA, SURYAYOGYA.COM  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 19 kepala daerah, termasuk Yogyakarta akibat serapan anggarannya buruk dalam penanganan pandemi Covid-19 serta pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).

“Hari Sabtu, kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut, surat teguran tertulis ini langkah yang, mohon maaf, cukup keras, karena jarang kami keluarkan. [Teguran] Kepada 19 provinsi dengan data-data yang kita miliki,” kata Tito dalam evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat secara daring, Sabtu (17/7/2021).

Tito menyesalkan belum adanya perkembangan atas penyerapan anggaran yang baik dari 19 daerah tersebut. Padahal anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD masing-masing.

BACA JUGA:

“Uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya.

Namun, kata Tito, bisa saja kepala daerah memang tidak mengetahui persoalan realisasi anggaran penanganan Covid-19, karena terkadang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di daerah yang lebih memahami persoalan anggaran tersebut.

“Sementara kepala daerah kadang-kadang, kami beberapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa. Nah, ini kami keluarkan surat resmi,” ujar mantan Kapolri itu.

Tito menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait PPKM Darurat. Salah satu isinya adalah meminta aparat keamanan untuk tetap tegas, tetapi juga mengedepankan rasa manusiawi dan humanis.