Buntut PPPK Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta, Komnas HAM: Melanggar Hak Asasi Manusia

Penulis: Gaga Sallo

Forum Ex Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogyakarta, Rabu mengadakan aksi demontrasi di depan Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta beberapa waktu lalu

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Buntut dari kasus kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) bisa terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi HAM, Damanik ketika menerima pengaduan dari Forum Ex Pegawai Yayasan UPN Veteran Yogyakarta, Rabu (15/09/2021).

Dalam aduan yang dilakukan secara daring tersebut, Damanik menegaskan apabila kontrak tersebut merugikan dosen dan tenaga kependidikan serta dibuat berdasar abuse of power maka jelas melanggar HAM.

Baca juga: Brebes Kembali Masuk Level 4, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Meradang

Pegawai P3K UPN Veteran Yogyakarta mengadu ke Komnas HAM menyusul keluarnya perjanjian kerja yang merugikan pegawai.

“Dalam perjanjian kerja tersebut masa kerja kami tidak diakui. Pendidikan S-3 para dosen juga tidak diakui” ungkap Ketua Forum Pegawai eks PTY, Arif Riyanto.

Akibatnya ratusan dosen dan pegawai eks PTY tidak menandatangi PPPK yang dilakukan pada Senin (13/09/2021) kemarin.

Arif menambahkan, apabila perjanjian kerja tersebut ditandatangani, yang dirugikan selain dosen dan tenaga didik, juga institusi UPN “Veteran” Yogyakarta sendiri, karena kualifikasi dosen menjadi sangat rendah.

Baca juga: Bioskop Di Sleman Sudah Diperbolehkan Untuk Beroperasi, Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Para dosen tersebut juga tidak bisa mengajar di Program Studi Magister dan Doktoral.

“Kami tidak menolak tanda tangan. Kami hanya menunda hingga dilakukan perbaikan perjanjian kerja yang lebih mencerminkan keadilan bagi semua pihak” tambah Diyah Sugandini, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Baru (ILP-PTNB)

Lebih Jauh Damanik mengatakan seharusnya peningkatan status menjadi perguruan tinggi negeri bagi UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi berkah bagi semua civitas akademik di dalam kampus.

“Peningkatan status ini seharusnya membawa peningkatan pula pada jaminan kerja bagi dosen dan tendik, bukan malah sebaliknya merugikan. Presiden seharusnya bisa menggunakan hak diskresinya untuk mengangkat semua pegawai di PTNB untuk menjadi PNS”, tegas Damanik.