Keluhan Biaya Membengkak di Kampus UNIPA Maumere NTT, Apa Persoalannya?

Penulis : Gaga Sallo

Kegiatan Mahasiswa UNIPA saat melakukan pembayaran biaya administrasi kampus. Foto: Istimewa
Kegiatan Mahasiswa UNIPA saat melakukan pembayaran biaya administrasi kampus. Foto: Istimewa

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Keluhan tentang biaya yang mahal dan beberapa pungutan kepada mahasiswa/i saat hendak wisuda serta melakukan KKN, terjadi di Kampus Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere, ini terjadi dan sangat membebankan mahasiswa saat pandemi covid-19 ini.

Hal ini dikatakan oleh salah satu mahasiswa UNIPA yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kepada suryayogya.com Kamis 16/09/2021 dikatakan bahwa saat ini mahasiswa sangat merasakan dampak dari pandemi covid-19 namun soal biaya KKN selama ini yang dibayar oleh mahasiswa kontribusi dari masing-masing mahasiswa 1 juta perorang.

.Baca : Berkat Tangan Dingin Pemuda NTT Di Yogyakarta, 13.000 Pohon Cabai Mengisi Lahan Di Sleman

.Baca : Buntut Kasus Nilai Palsu Ijazah, Kuasa Hukum Terdakwa: Kepala Sekolah Hendaknya Jadi Tersangka

Setelah di lapangan, mahasiswa hanya dikasi beras 10 kg per orang untuk hidup bersama masyarakat tanpa ada lauk pauk selama kurang lebih sebulan.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa semua mahasiswa diwajibkan pendataan pake aplikasi MTeams yang  butuh pulsa data.

“Dari 1 juta itu, kita tidak tau perincianya apa saja, kita harus kasi lagi cenderamata untuk rumah yang kita kunjungi dan semua dibebankan kepada mahasiswa,” ungkapnya.

Menurutnya tidak hanya persoalan di tempat KKN tapi hal yang sama terjadi saat menjelang wisuda yaitu sebelumnya kampus mewajibkan mahasiswa bayar 1 juta perorang saat wisuda tatap muka.

Namun kali ini dimasa pandemi covid-19 harganya naik Rp.1.250.000 yang rencananya wisuda secara online.

“Ketika ditanya ke bagian keuangan terkait perincian mahasiswa belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan,” ujarnya.

Suryayogya.com Jumat 17/09/2021 mencoba mengkonfirmasi ke Dr.Jonas K.G.D Gobang, S.Fil,MA selaku wakil rektor 1 bidang akademik melalui sambungan layanan WhatsApp namun belum mendapatkan penjelasan.

Menurut K.G.D Gobang bahwa penjelasan terkait ini sebaiknya bertemu langsung dengan pengelola perguruan tinggi agar utuh dan tuntas.

Anggota DPRD kabupaten Sikka periode 2019-2024 Wenseslaus Wege,S.Fil ketika dihubungi suryayogya.com Jumat 17/09/2021 melalui sambungan telepon mengatakan bahwa dirinya akan mengecek atas informasi yang terjadi ini.

.Baca : Buntut PPPK Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta, Komnas HAM: Melanggar Hak Asasi Manusia

“Ia saya coba mengecek tentang masalah ini dan besar harapan pengelolaan keuangan di Kampus UNIPA tidak demikian,”ungkapnya.

Menurutnya bahwa kehadiran Kampus UNIPA harus dapat membantu masyarakat, apalagi saat ini berada dalam situasi pandemi covid-19.

Editor : Sudianto Pane