PPKM Level 3 DIY Diperpanjang Hingga 5 Oktober 2021

Jl Malioboro Yogyakarta. (Foto: Facebook)
Jl Malioboro Yogyakarta. (Foto: Facebook)

GUNUNG KIDUL, SURYAKEPRI.COM – Rakor evaluasi pelaksanaan PPKM melalui virtual Zoom dipimpin langsung Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan di ikuti oleh 350 lebih dari unsur kementerian, Kodam, Polda,Gubernur, Bupati Walikota se-Jawa Bali, Selasa (21/9).

Bupati H. Sunaryanta di dampingi Sekretaris daerah Ir. Drajad Ruswandono MT., Asisten I Dra. Siwi Iriyanti MA., Forkopimda, Kepala OPD hadir dalam arahan Menko Maritim dalam rangka evaluasi PPKM.

Berakhirnya masa PPKM periode 14 -20 September 2021 sesuai kebijakan pemerintah kembali diperpanjang selama 2 minggu ke depan dari tanggal 21 hingga 5 Oktober 2021.

Baca juga: Sulit Sinyal Di Hutan Pinus Sari Mangunan, Putri Bungsu Sri Sultan HB X: Generasi Milenial Tidak Bisa Jauh Dari Internet

Dalam arahannya menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam masa penyesuaian pelonggaran atau pengetatan pada masa perpanjangan hingga tgl 5 Oktober 2021 menegaskan kementerian kesehatan untuk segera mempercepat distribusi QR Code PeduliLindungi.

Melakukan penguatan 3T, penggunaan PeduliLindungi dan pelaksanaan PPKM untuk menahan jumlah kasus pada tingkat yang rendah sehingga dapat mencegah terjadinya gelombang baru.

Selain itu mendorong akselerasi vaksinasi harus terus di lakukan yang merupakan syarat perlu untuk proses transisi menuju endemic.

Baca juga: Kasat Reskrim Sleman Berpamit, Posisi Diganti Mantan Kasat Narkoba

Mempercepat vaksinasi bagi lansia di kabupaten/kota yang masih tertinggal yang harus dicapai maksimal bulan Oktober untuk menghindari gelombang peningkatan kasus Covid-19 akibat liburan Natal dan Tahun Baru.

Menteri juga mengingatkan tetap meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan PPKM dan disiplin Prokes di tempat publik dan tindakan tegas tanpa terkecuali.

Sedangkan perkantoran non-esensial di kabupaten/kota level 3 dapat melakukan 25% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan harus sudah memakai QR PeduliLindungi.

Evaluasi pelaksanaan PPKM akan terus dilakukan setiap 1 minggu sekali, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang cepat.

Baca juga: Menuduh Istri Selingkuh, Seorang Ayah di Yogyakarta Setubuhi Dua Orang Anak Kandungnya Bertahun-Tahun

Dalam rakor evaluasi tersebut juga disampaikan evaluasi dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kominfo serta dari para Gubernur.

Akses layanan vaksinasi lansia yang belum mencapai peningkatan pengaruh dari beberapa hal diantaranya karena terdesak dengan prioritas yang lain, kendala anggota keluarga yang tidak bisa mengantar, ketakutan lansia dan keluarga kekhawatiran keamanan vaksin, komorbid yang dimiliki lansia sehingga menjadi alasan SDM takut memvaksin dan kendala akses transportasi dan teknologi. Melihat itu perlu solusi didorong oleh pemerintah daerah dengan melakukan upaya vaksinasi bersama, sosialisasi dan edukasi bersama melalui berbagai media daring, lokal maupun para tokoh, sosialisasi dari badan profesi kepada nakes dan mendekatkan akses vaksinasi melalui vaksinasi mobile. (*)