IKPMDI Dukung Gagasan Digitalisasi Pemilu Bagi Mahasiswa Perantau

Asrizal, Kepala Kajian Strategis IKPMDI Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

YOGYAKARTA, SURYAYOGYA.COM – Digitalisasi Pemilu (Suara Mahardika) sebagai sebuah alternatif pemenuhan hak politik mahasiswa rantau di DIY dinilai sebagai sebuah langkah konkret untuk menjamin hak-hak politik mahasiswa.

Terobosan yang diprakarsai oleh Drs. Screning Y. Dano, M,Si. Sekretaris Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY mendapat dukungan penuh dari Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI).

Hal ini dikatakan oleh Asrizal Kepala Kajian Strategis IKPMDI Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia kepada suryayogya.com, Senin (18/10/2021).

Baca juga: Melihat Malioboro Mulai Ramai, Pemkot Yogyakarta Akan Kembali Aktifkan Posko Gumaton

Dijelaskan bahwa kehadiran gagasan digitalisasi Pemilu khususnya mahasiswa perantau guna memenuhi hak pilih bagi pemimpin daerah dalam pemilu maupun pilkada sudah menjadi keharusan untuk menjaga ritme demokrasi.

Pilihan pada prinsip kedaulatan rakyat, meletakkan penyaluran hak politik rakyat dalam pemilihan sebagai bagian integral dari hak asasi warga negara. Sepatutnya, hak politik itu tidak boleh terhalangi atau terabaikan lantaran terpisah teritori domisili.

“Khususnya mahasiswa perantauan, kami mengalami kesulitan dalam menyalurkan hak politik untuk memilih pada momentum pemilu dan pilkada. Terpisah jarak yang jauh, amat sulit disela-sela kesibukan harus pulang sejenak ke kampung sekedar mencoblos di bilik suara TPS,” tegasnya.

Baca juga: Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Sleman, Bupati: Mendukung Penuh, Agar Masyarakat Tidak Resah

Lebih lanjut ditambah bahwa tidak saja jarak yang jauh, waktu dan financial juga tidak selalu mendukung. Padahal, selain kami memiliki hak untuk memilih, kami juga memiliki kualitas yang cukup untuk mengidentifikasi kelayakan para bakal calon yang akan memimpin dan mewakili kami di daerah maupun di pusat.

Maka, selayaknya pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, semestinya harus tetap menjamin pemenuhan hak politik kami mahasiswa perantauan.