Relasi Media Dan Negara Dalam Mewujudkan Stabilitas Pembangunan

Dr Andry Wibowo SIK MH Msi
Dr Andry Wibowo SIK MH Msi

OPINI : Dr Andry Wibowo Sik MH Msi

PARADIGMA pembangunan di belahan dunia manapun menjadi landasan berpikir perumusan dasar kebijakan untuk mewujudkan perubahan sosial. Perubahan yang dalam Sosiologi disebut sebagai perkembangan dari masyarakat tradisional menjadi modern. Dengan berbagai variabel dan indikator yang bersifat materiil dan immateriil yang mempengaruhi perilaku sosial.

Pembangunan secara fisik dan materiil sering dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kasat mata seperti gedung, jalan, jembatan, sarana transportasi, barang dan industri, hingga kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Sedangkan pembangunan immateriil berkaitan dengan perkembangan pola pikir, tata nilai, norma, kebiasaan, perasaan dan pandangan maupun kondisi yang berhubungan dengan etika dan moral. Singkatnya, Perkembangan masyarakat dapat juga dipahami dari perilaku masyarakat yang secara umum nampak dari kebiasaannya memecahkan persoalan hidup keseharian.

Kemajuan dan pembangunan adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Tidak ada kemajuan tanpa pembangunan, begitu pula sebaliknya. Pembangunan dan kemajuan adalah proses dialektika kehidupan masyarakat yang bergerak maju atau tumbuh ke atas dengan sifat yang ajeg, stabil dan menuntut konsistensi.

Dengan demikian stabilitas pembangunan dapat dimaknai sebagai harmonisasi dari upaya gerak memajukan negara dan bangsa agar mampu menjawab tantangan kehidupan dan persoalannya di masa depan melalui cara yang rasional, sistematis, terstruktur, selaras dan seimbang serta berkelanjutan.

Dalam relasinya dengan media sebagai sarana dalam menyebarluaskan informasi, kestabilan pembangunan membutuhkan dukungan sistem informasi yang dapat bersinergi serta memberikan fungsi check and balances, sehingga mampu menjaga kualitas dari perkembangan peradaban.

Paradigma stabilitas pembangunan mensyaratkan arus informasi dengan sumber data yang tajam dan akurat, bernilai edukatif, serta akuntabel. Sehingga tercipta situasi yang berimbang antara masyarakat, swasta dan negara. Serta selaras dengan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan, terwujudnya kesejahteraan sosial.

Relasi negara dan media mengikuti arus utama dari sistem bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Pada negara yang memberikan ruang kebebasan individual cenderung melahirkan arus informasi media yang relatif liberal. Sedangkan pada negara dimana hak komunalisme berada diatas hak individual memiliki kecenderungan melahirkan arus informasi media yang relatif partikular.

Sebaliknya pada negara yang menganut rezim sosial khususnya pada masyarakat yang dibangun dari konsensus multikultural maka akan melahirkan arus informasi media yang relatif bersifat integral. NKRI sebagai negara bangsa yang dibangun atas konsensus dan perjuangan bersama serta nilai konstitusi yang multikultural semestinya mampu membentuk rezim relasi negara dan media yang bersifat integral.

Pendekatan integralistik pada arus utama media dalam NKRI selaras dengan konsepsi dasar pembentukan NKRI dan misi pembangunan yang ada dalam muatan konstitusinya. NKRI yang begitu multikultural dengan kompleksitas persoalan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas sampai dengan pulau Rote membutuhkan rumusan yang tepat terkait relasi negara dan media.

BACA:OPINI: Menggoreng Minyak Goreng

BACA:OPINI: Ketahanan Pangan Menghadapi Pandemi