SURYAYOGYA.COM – Volume penjualan BBM bersubsidi tidak kalah penting dibandingkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena, hal ini terkait dengan jumlah tagihan uang subsidi BBM oleh Pertamina ke Pemerintah.
Data mana yang dipercaya Pemerintah? Apakah pemerintah saat ini hanya mengandalkan data dari Pertamina atau ada data lain sebagai pembanding yang sifatnya independen?
Kalau data volume penjualan BBM bersubsidi sifatnya gelap gulita, maka jelas jadi lahan empuk untuk maha korupsi.
Mengapa saya harus percaya Pertamina terkait data volume penjualan BBM bersubsidi?
Saya mendukung penuh rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Subsidi BBM tidak produktif dan membebani APBN. Saat ini, angka subsidi BBM sudah mencapai lebih dari 500 trilyun rupiah. Angka ini sudah diluar kemampuan APBN kita, yang memang skema APBN harus adaptif, elastis dan akomodatif, lebih-lebih pada saat resesi saat ini. APBN kita butuh healing agar kembali elastis, adaptif dan akomodatif. Caranya? Naikkan harga BBM bersubsidi.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – Seniman/ Budayawan Yogyakarta
Namun, saya memohon pemerintah punya data pembanding volume penjualan BBM bersubsidi selain data dari Pertamina.
Saat rezim Mbilung berkuasa di masalalu, data volume penjualan BBM bersubsidi sifatnya gelap gulita, dan jadi modus maha korupsi.
Saya sepakat, jika APBN kita jebol, karena harga BBM bersubsidi tidak segera dinaikkan, maka rakyat paling bawah yang pertama kali merasakan akibatnya.
Ini bukan urusan makan buah simalakama. Ini urusan keberanian Pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi dan meminimalkan prompt respond di sektor ekonomi yang diakibatkannya yang sifatnya transient.
Segera naikkan harga BBM bersubsidi, jangan dibatasi volumenya dan ketahui pasti volume penjualan BBM bersubsidi. Terimakasih.
* Yogyakarta, 2022-08-31
Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M. Sc., Lic. Eng., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – Seniman/ Budayawan Yogyakarta
