Defisit Anggaran Menjelang Resesi dan Pemilu

Pinjaman dana (hutang luar negeri) tersebut dalam mata uang asing (valuta asing) dan biasanya dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat (dollar AS atau US $), dan pengembalian cicilan pokok hutang serta bunganya juga dalam bentuk valuta asing (dollar AS).

Hutang luar negeri ini tentu punya resiko yang relatif besar karena berkaitan dengan kurs. Seperti pernah terjadi pada tahun 1990-an di mana pada tahun 1993 1 US $ senilai Rp 2.500, dan pada tahun-tahun berikutnya nilai dollar AS terus mengalami kenaikan terhadap rupiah (dollar AS mengalami apresiasi terhadap rupiah atau rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar AS) dan mencapai puncaknya pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 di mana 1 US $ senilai Rp.10.000 bahkan di pasar gelap (black market) mencapai Rp 14.000.

Menurut laporan IMF, pada tahun 1996 Indonesia sepakat untuk memperoleh pinjaman dari IMF sebesar 59 milyar dollar AS. Setelah tahun 1998 yaitu masa setelah Orde Baru, Indonesia juga masih melakukan hutang luar negeri.

Berdasarkan data dari ADB (Asian Development Bank), selama kurun waktu 2000 sampai 2015, jumlah hutang luar negeri Indonesia per tahunnya berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 144 milyar dollar AS pada tahun 2000 dan menjadi sebesar 308,5 milyar dollar AS pada tahun 2015.

Per Agustus 2022, menurut rilis terbaru Bank Indonesia, hutang luar negeri Indonesia sebesar 397,4 milyar dollar AS, sedikit lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Dalam kondisi rupiah mengalami depresiasi maka akan menjadikan beban yang lebih berat bagi pemerintah, karena harus membayar cicilan hutang dan bunganya dalam bentuk mata uang asing (valuta asing) yaitu dollar AS.

Kedua, hutang dalam negeri. Berdasarkan pengalaman buruk pada krisis ekonomi di Indonesi yang puncaknya terjadi pada tahun 1997/1998, maka usaha yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran mulai fokus bergeser ke upaya pengurangan ketergantungan pemerintah terhadap hutang luar negeri. Sebagai alternatif pembiayannya, pemerintah terus berupaya menutup defisit anggaran lewat hutang dalam negeri, yaitu dengan cara menerbitkan obligasi atau yang umum dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN).

Obligasi atau SUN ini dijual oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat di sini meliputi WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing). Walaupun pembeli (pemegang) obligasi tersebut orang asing (WNA), ini bukan merupakan hutang luar negeri tetapi merupakan hutang dalam negeri.

Hal ini karena yang menerbitkan obligasi adalah pemerintah dan juga pembayaran return-nya oleh pemerintah Indonesi dalam mata uang rupiah. Karena jual-beli obligasi dan juga pembayaran return-nya dalam mata uang rupiah, maka bentuk hutang dalam negeri ini terbebas dari resiko perubahan kurs mata uang, Oleh karena itu hutang dalam negeri lebih aman bila dibandingkan dengan hutang luar negeri.

Perlu alternatif

Sekarang ini defisit anggaran ditutup dengan hutang yang meliputi hutang luar negeri dan hutang dalam negeri. Melonjaknya defisit anggaran pada saat menjelang resesi ekonomi dan pemilu yang ditutup dengan cara berhutang baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri tentu menjadi beban yang sangat berat pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

Dengan demikian, memperhatikan beban yang ada, diperlukan alternatif pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, di luar skenario yang umum digunakan.

Penulis: I Agus Wantara, Drs MSi adalah dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan UAJY (*)